Jurnalis Indonesia Satu
BANTAENG - Kinerja Belanja APBN pada wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bantaeng (KPPN Bantaeng) hingga 28 Februari tahun 2023 tumbuh positif.
Hal ini dijelaskan pada press release kinerja APBN wilayah KPPN Bantaeng, Jum'at, 24 Maret 2023, Bahwa dari total pagu sebesar Rp3, 51 triliun, belanja negara yang telah direalisasikan mencapai Rp459, 14 milyar atau 13, 08 persen.
Realisasi penyaluran belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah (TKD) yang tumbuh sebesar 368, 31 persen year on year (yoy) jika dibandingkan realisasi belanja pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja pemerintah pusat telah direalisasikan ke satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga di wilayah KPPN Bantaeng tercatat sebesar Rp67, 93 miliar atau sebesar 10, 77 persen terhadap pagu alokasi DIPA tahun 2023.
Realisasi belanja pegawai mencapai Rp 44, 73 milyar atau 11, 77 persen dari pagu sebesar Rp380, 07 milyar. Belanja barang terealisasi sebesar Rp22, 12 milyar atau 10, 07 persen dan mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 35, 46 persen yoy sebagai akibat meningkatnya kegiatan pemerintahan setelah pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Sementara realisasi belanja modal baru mencapai Rp1, 08 milyar atau 3, 49 persen dari pagu yang disebabkan karena realisasi belanja ini masih didominasi untuk pembayaran dengan pengadaan langsung dengan nilai dibawah Rp200 juta.
KPPN Bantaeng yang wilayah pembayarannya meliputi Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Jeneponto dalam penyaluran Belanja Transfer sejak tahun 2023 tidak hanya menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa tetapi juga menyalurkan Dana Transfer Umum yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Sampai dengan akhir Februari tahun 2023 Belanja Transfer yang telah disalurkan melalui KPPN Bantaeng tercatat tumbuh sangat signifikan dengan realisasi sebesar Rp 391, 21 miliar,
Meningkat sebesar Rp357, 86 milyar atau 1073, 26 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Berdasarkan data realisasi TKD, diketahui bahwa realisasi penyaluran DAU sebesar Rp 364, 49 miliar atau 19, 89 persen dari pagu, DBH sebesar Rp 1, 99 miliar atau 6, 09 persen dari pagu, DAK Fisik hingga akhir Februari 2023 belum ada penyaluran, DAK Non Fisik sebesar Rp 62, 5 miliar atau 12, 11 persen dari pagu dan Dana Desa sebesar Rp 28, 53 miliar atau 13, 16 persen dari pagu.
Untuk penyaluran DAK Non Fisik terdiri atas Dana BOS, baik BOS Reguler maupun BOS Kinerja, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan.
Kinerja penyaluran pembiayaan kredit pemerintah untuk UMKM pada periode hingga Februari telah terealisasi sebesar Rp 141, 97 milyar yang terdiri dari pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Untuk penyaluran KUR sebesar Rp 19, 14 milyar yang telah disalurkan kepada 221 debitur. Sementara untuk penyaluran UMi telah tersalurkan sejumlah Rp 25, 94 miliar kepada 7.262 debitur di wilayah Kabupaten Bantaeng, sejumlah Rp 32, 55 miliar kepada 9.501 debitur di wilayah Kabupaten Bulukumba, dan sejumlah Rp 64, 35 miliar kepada 17.443 debitur di wilayah Kabupaten Jeneponto dengan toral penyaluran pada tiga kabupaten sebesar Rp 122, 84 milyar.
Pemberian subsidi KUR dan penyaluran pembiayaan UMi kepada para pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat permodalan usaha dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Jeneponto.(***)
Suferi 
